SPOTLIGHT: Mungkinkah Indonesia Memiliki Film Seperti Ini?

“Ada sebuah pertanyaan mengemuka di benak saya setelah menonton Spotlight. Mungkinkah perfilman tanah air memproduksi sebuah film seperti Spotlight?

Atau lebih tepatnya, Mampukah?”




Euforia gegap gempita perayaan Oscar 2016 memang sudah berakhir. Orang-orang di jejaring sosial online sudah berhenti membicarakan bagaimana gembiranya mereka melihat Leonardo DiCaprio akhirnya meraih Oscar. Tapi ada satu film yang terus menimbulkan efek berantai hingga saat ini. Sebuah film yang, ironisnya sampai sekarang, masih banyak yang mempertanyakan mengapa bisa memenangkan Oscar sebagai film terbaik.

Film itu adalah Spotlight.

Bisa dimaklumi mengapa banyak penikmat film (bahkan ada filmmaker) yang mempertanyakan keabsahan dan kapasitas Spotlight sebagai film terbaik Oscar. Film ini bukanlah film yang jor-joran secara visual. Bukan pula film dengan adegan termehek-temek berderai air mata, teriakan yang mengeluarkan seluruh otot leher dan mata melotot penuh amarah. Tapi, Spotlight adalah film dengan craftsmanship luar biasa dan sangat terencana. Anda bisa membaca argumen saya di resensi dan analisis.

Argumen saya tentu bukanlah kebenaran hakiki dan absolut yang tidak bisa diperdebatkan. Tapi, bila menilik berbagai efek berantai yang ditimbulkan Spotlight, terutama paska kemenangannya di Oscar, Anda yang masih ragu harus mengakui bahwa efek seperti ini hanya bisa dibuat oleh sebuah great film.

Usai pengumumannya sebagai film terbaik Oscar, beberapa korban kasus pelecehan pedofilia angkat bicara ke media. Bahkan beberapa karakter nyata yang digambarkan di Spotlight pun akhirnya berani unjuk suara, membenarkan penggambaran di film tersebut, setelah bungkam selama bertahun-tahun.

Spotlight berhasil menggugah hati nurani seseorang seusai menontonnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa film ini terasa otentik dan genuine, meskipun merupakan dramatisasi dan interpretasi filmmaker berdasarkan rangkaian artikel investigasi yang diterbitkan koran The Boston Globe dalam rubrik khusus Spotlight di awal tahun 2002.

Sebagai sebuah film feature, tentu banyak penafsiran dari filmmaker yang kemudian memicu pertanyaan mengenai tingkat keakuratan kisahnya terhadap kejadian aslinya. Namun yang membuat Spotlight terasa otentik dan genuine adalah keputusan sutradara Tom McCarthy untuk menggarap kisahnya dengan sederhana, bersahaja dan dalam treatment yang tepat. Keputusan tersebut lantas membuat Spotlight terasa seperti sebuah rekonstruksi proses investigasi aslinya. Film ini berhasil meyakinkan penonton untuk percaya terhadap kisahnya. Bahwa film ini berhasil mencapai sebuah tujuan yang sejatinya mesti dicapai oleh semua film—tak masalah apapun genre-nya—untuk membuat penonton believe in the story.

Ada sebuah pertanyaan mengemuka di benak saya setelah menonton Spotlight. Mungkinkah perfilman tanah air memproduksi sebuah film seperti Spotlight?

Atau lebih tepatnya, Mampukah?



Kendala Teknis, Sistem dan Bujet

Secara teknis dan teori, film seperti Spotlight amat mungkin untuk dibuat oleh sineas tanah air. Spotlight adalah sebuah film drama, sebuah teritori yang masih mendapatkan porsi terbesar di bisnis perfilman Indonesia. Data statistik mengungkapkan bahwa sebanyak 52,68% dari total 3.595 film yang diproduksi di Indonesia dari era 1930’an hingga sekarang adalah ber-genre drama. Bahkan dua di antara tiga film yang mendapat Piala Antemas ( penghargaan untuk film Indonesia yang mampu meraih ticket admissions satu juta ke atas) adalah film ber-genre drama; Surga Yang Tak Dirindukan (produksi MD Entertainment) dan Single.

Dari aspek teknis, Spotlight juga adalah tipikal film yang tidak menuntut penggunaan elemen teknis extravaganza atau efek khusus mahal. Film ini amat bersahaja dari segi teknis dan sinematografi. Spotlight juga tidak membangun set. Syuting dilakukan di kantor asli Boston Globe, serta outdoor di wilayah perkotaan di wilayah Boston dan Kanada. Meski memang pertanyaan lebih krusial terkait persiapan dan perencanaan matang dalam tahapan pra-produksi, yang harus jujur diakui, membutuhkan energi dan bujet besar.

Sutradara Tom McCarthy dan timnya membutuhkan waktu 4 tahun hanya untuk riset dalam upaya mereka mengumpulkan detail informasi dan melakukan rekonstruksi proses investigasi tim Spotlight. Setelah itu dibutuhkan beberapa tahun lagi untuk menulis naskah dan menentukan treatment yang tepat. Hasilnya memang tidak bisa dipungkiri. Meski tidak didukung oleh ambisi pencapaian sinematis, film ini berhasil menyampaikan hasil kerja keras mereka lewat detail dan presisi.

Dalam hal persiapan pra-produksi inilah kendala terbesar bagi Indonesia untuk memiliki film seperti Spotlight. Bukan rahasia lagi, bila mayoritas film Indonesia dikerjakan dalam timeline produksi serba mepet. Riset biasanya hanya dilakukan hanya dalam waktu 2-4 bulan, itupun seringkali termasuk tahapan pra-produksi. Riset detail dan mendalam memang membutuhkan komitmen, kerja keras dan dana tak sedikit. Dengan rata-rata biaya produksi sebuah film drama Indonesia di kisaran antara 2-5 miliar rupiah (sekitar 150 ribu-400 ribu US dollar), dana untuk riset hanyalah maksimum di kisaran 5-10% dari total bujet produksi. Kalaupun sebuah film drama memiliki bujet lebih dari 5 miliar, produser film Indonesia lebih memilih untuk melakukan syuting di luar negeri yang menawarkan lansekap dan pemandangan “mewah” demi kepentingan sinematografi. Pilihan melakukan syuting di luar negeri memang lebih seksi dan masuk akal dari segi pertimbangan komersial. Scenery dan kondisi outdoor di luar negeri yang terjaga baik, akan bisa meningkatkan production value. Jauh lebih ekonomis ketimbang mengalokasikan dana untuk riset seperti yang dibutuhkan di film seperti Spotlight.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa meskipun Spotlight adalah salah satu film produksi Hollywood yang paling tidak glamor, film ini merupakan simbol kekuatan dan kedigdayaan industri film Amerika Serikat. Bayangkan saja, bujet untuk Spotlight adalah 15 juta dollar, beratus kali lipat dari film drama produksi Indonesia. Untuk memproduksi film seperti ini memang dibutuhkan niat baik dan tekad kuat, serta perhitungan bisnis dan marketing cermat. Dengan perputaran uang di bisnis film Amerika Serikat yang mencapai ratusan triliun per tahun, bujet yang dihabiskan untuk memproduksi Spotlight seperti “uang receh” bagi studio besar. Dalam sebuah industri yang sudah establish seperti Hollywood, setidaknya dibutuhkan 5-6 film yang bisa meraup pundi-pundi di atas 400 juta dollar demi membuat satu film seperti Spotlight. Karena, bahkan di Amerika pun, film seperti Spotlight bukanlah film yang ditujukan untuk meraup marjin laba fantastis.

Tapi terkait bujet produksi, harap diingat pula bahwa cost pembuatan di Asia dan Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan di Amerika atau Kanada. Sebagai perbandingan bujet 15 juta dollar yang dihabiskan oleh Spotlight, bisa dipakai untuk membuat sebuah film epik seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon arahan Ang Lee (tentu belum dihitung laju inflasi). Dari perspektif tersebut, tentunya untuk membuat film seperti Spotlight di Indonesia akan membutuhkan bujet jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bila dibuat di Amerika.

Spotlight dan film-film “kecil” sejenisnya, bisa dibuat karena industri film Amerika sudah terbangun baik secara sistematis, dari hulu ke hilir. Sistem distribusi dan mekanisme awards season yang baik, menjadikan Spotlight mempunyai marketnya sendiri, meskipun niche market. Itu sebabnya Spotlight memulai kiprahnya di berbagai festival film dan terus membangun hype-nya dari sana. Puncaknya adalah saat film ini meraih Best Picture Oscar (sebuah ajang penghargaan film paling prestisius di dunia), ticket sales-nya pun melonjak tajam, termasuk di pasar internasional seperti Indonesia. Harus jujur diakui, berapa banyak dari kita yang tertarik menonton Spotlight sebelum film ini memenangkan Oscar? Kalau pun ada, yang tertarik adalah yang benar-benar merupakan penikmat film sejati.



Perfilman Indonesia Sebenarnya Akrab Dengan Tema Jurnalisme

Lalu pertanyaan selanjutnya mengemuka, bagaimana dari segi SDM filmmaker Indonesia?

Film yang murni berfokus tentang jurnalisme di Indonesia memang belum pernah diproduksi. Kalaupun ada film yang menyinggung tentang jurnalis, hanyalah mengetengahkan kehidupan jurnalis sebagai tempelan dan digambarkan dalam stereotipe wartawan yang ada di benak masyarakat awam.

Wartawan sebagai sosok yang kumal dan dekil, gaya hidup serampangan, hidup di kostan atau dengan gaji pas-pasan. Sosok wartawan biasanya dihadirkan sebagai karakter dalam film-film bertema komedi atau drama percintaan dan oedipal romance seperti di film Secangkir Kopi Pahit (1985) arahan Teguh Karya, di mana wartawan umumnya merupakan karakter seorang pria dan digambarkan sebagai karakter edgy dan eksentrik.

Karakter wartawan hadir di film-film seperti Kejar Daku Kau Kutangkap (1988) atau film klasik bertema spionase yang dibintangi oleh almarhum Dicky Zulkarnaen yang berjudul Senja di Pulo Putih (Penghancuran Sarang Sindikat) rilisan tahun 1978. Sosok wartawan perempuan pernah juga dihadirkan lewat sosok Tamara Blezyinski di film Issue  (2004) atau Laura Basuki di film Republik Twitter (2012) yang sayangnya tidak didasarkan pada riset mendalam mengenai kehidupan jurnalistik dan masih pada tahapan superficial. Serta masih ada beberapa judul film lain yang memiliki karakter wartawan di dalamnya.

Kesemua film yang disebutkan itu, hanya menampilkan elemen jurnalisme sebagai ornamen cerita. Bukan inti cerita. Memang pernah ada satu tayangan yang memiliki porsi besar dalam menceritakan kehidupan jurnalis investigasi, yaitu miniseri berjudul Dunia Tanpa Koma (DTK) yang dibintangi Dian Sastrowardoyo dan naskahnya ditulis oleh wartawan Tempo/penulis, Leila S. Chudori, yang sempat tayang di salah satu televisi swasta di sekitar pertengahan era 2000’an. Sayangnya miniseri tersebut tidak mendapat respon (rating) baik dan harus dihentikan. Tapi, hakikatnya, belum pernah film feature dengan fokus jurnalisme investigasi di Indonesia. Terlebih sebuah film tentang jurnalisme berdasarkan hasil jurnalisme investigasi.

Berbagai referensi di atas menunjukkan bahwa filmmaker Indonesia sebenarnya tidak “anti” dalam mengerjakan film berlatar dunia jurnalistik. Meski dengan kondisi perfilman Indonesia beberapa tahun belakangan yang membuat saya bertanya-tanya tentang adakah penulis naskah dan produser film Indonesia yang memiliki niat baik, tekad kuat, dan kapabilitas untuk membuat sebuah film tentang jurnalisme yang mengupas sebuah isu lokal, namun bisa diterima secara universal tanpa memandang batasan geografis dan geopolitis.

Tetapi jelas salah satu kendala terbesar bagi film seperti Spotlight untuk dibuat di Indonesia adalah perhitungan bisnis dan return of investment.

“…apakah media di Indonesia sendiri memiliki bahan komprehensif untuk diangkat menjadi sebuah film seperti Spotlight? Atau pertanyaan lebih mengerucut lainnya, apakah media punya keberanian untuk memaparkannya?”



Apakah Jurnalisme di Indonesia Sudah Mendukung? Kebebasan Dan Independensi Pers Dipertanyakan

Hal tersebut sebenarnya ironis, mengingat banyak kasus dan kejadian besar di Indonesia yang berpotensi untuk diangkat sebagai obyek penceritaan di film tentang jurnalisme.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dan petinggi partai  yang terus menyita perhatian publik selama berpuluh-puluh tahun adalah materi bagus. Bila berpatokan dari peluang market, sebenarnya film jurnalisme yang menyorot investigasi dalam menguak skandal korupsi akan merebut perhatian penikmat film. Lihat saja secara statistik mengenai pembicaraan yang mendominasi di berbagai jejaring sosial, topik mengenai skandal politik selalu menjadi trending. Ditambah, media-media di Indonesia gencar melakukan pemberitaan dalam skala masif tentang berbagai skandal politik tersebut. Bayangkan saja bagaimana mungkin penonton film tidak tertarik untuk menyaksikan sebuah cerita mengenai bagaimana proses jurnalistik dalam melakukan investigasi terkait kasus korupsi Hambalang hingga bisa sampai mengemuka; atau bagaimana kasus tentang korupsi yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara bisa menyeret para petinggi partai; atau bagaimana koruptor kakap Eddy Tansil bisa lolos ke luar negeri, seperti yang pernah dilaporkan di Majalah Gatra di era 90’an.

Bila menilik kasus yang diangkat di film Spotlight mengenai kasus pelecehan seksual berskala masif atau tindak kekerasan terhadap anak-anak, Indonesia pun memiliki kasus serupa dan menjadi headlines selama berpekan-pekan.

Spotlight meskipun spesifik mengangkat kasus pedofilia sistematis yang terjadi di Keuskupan Agung Boston, sebenarnya lebih merupakan selebrasi atas keberanian media untuk mengangkat sebuah kasus berskala nasional. Bahwa keputusan media untuk membuka pemikiran pembaca sebenarnya bersifat universal dan bisa dilakukan dalam segala tindak kejahatan terorganisir apa pun.

Berangkat dari pemikiran tersebut, kemudian satu pertanyaan mengemuka, apakah media di Indonesia sendiri memiliki bahan komprehensif untuk diangkat menjadi sebuah film seperti Spotlight? Atau pertanyaan lebih mengerucut lainnya, apakah media punya keberanian untuk memaparkannya?

Semalam saya membaca sebuah tulisan yang menggemparkan di blog milik Hans David , seorang jurnalis dari koran berbahasa Inggris, The Jakarta Post. Dalam tulisan yang berjudul, “ Spotlight dan Jurnalisme Kekerasan Seksual” tersebut, Hans secara gamblang dan terang-terangan menyebut bahwa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu sastrawan terkemuka Indonesia, ternyata mendapat “perlindungan” dari tokoh media. Hans bahkan menyebut ada upaya untuk “menyensor” kasus pelecehan seksual tersebut, dengan dugaan, untuk melindungi nama baik sebuah institusi komunitas seni.

Tulisan di blog tersebut semakin memperbesar keraguan saya akan kemungkinan film seperti Spotlight bisa diproduksi di Indonesia. Bagaimana bisa seorang tokoh pegiat media berusaha menutupi dan menyensor sebuah kebenaran yang sebenarnya menjadi komoditas utama bisnisnya?

Apa yang dipaparkan dalam tulisan di blog tersebut, lantas mengingatkan pada upaya Keuskupan Agung Boston dalam menutupi kasus pastur pedofilia di film Spotlight demi melindungi citra baik gereja. Salah satu upaya gereja melalui karakter Kardinal Law (diperankan oleh Len Cariou) adalah dengan mengajak editor in chief baru Boston Globe, Marty Baron (diperankan oleh Liev Schrieber), untuk “duduk berdampingan dan bergandengan tangan” dengan pihak gereja dalam menutupi kasus pastur pelaku pedofil. Jawaban Marty halus, tetapi tegas. Bahwa dia berpikir sebaiknya dua institusi, Boston Globe dan Keuskupan Boston, berada di posisi masing-masing dan menjalankan tugasnya secara terpisah.

Bila apa yang dituliskan di blog Hans David adalah sebuah kebenaran, maka sebuah ironi dan sekaligus tragedi, bahwa media yang seharusnya menjadi corong dan garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran justru melakukan keberpihakan. Bahkan keberpihakan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak kejahatan.

Sebenarnya bukan rahasia umum bahwa media di Indonesia tidak menjalankan fungsi yang seharusnya. Media-media di Indonesia seringkali menjadi alat propaganda dan “penyerang” kepada pihak yang tidak berada di sisi yang sama dengan mereka.

Bukti paling segar terjadi saat penangkapan bos perusahaan properti Agung Podomoro Group, yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat lewat asisten pribadinya, memberikan uang rasuah kepada salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi. Saat media sudah terang-terangan menyebut jatidiri bos Podomoro Group, Metro TV justru masih menyebut dengan menggunakan nama alias. Sementara televisi berita nasional tersebut menyebut nama M. Sanusi secara gamblang. Bukan rahasia pula bahwa Podomoro Group gencar memasang iklan, bahkan membeli slot siar di setiap pagi akhir pekan, di Metro TV. Apakah dengan demikian maka beralasan bagi stasiun televisi untuk kehilangan sisi obyektifitasnya? Apakah nama M. Sanusi disebut karena dia berasal dari Partai Gerindra? Partai yang berseberangan dengan Partai Nasional Demokrat yang dipimpin pemilik Metro TV?

Spotlight dan All President’s Men merupakan contoh sempurna bagaimana film tentang jurnalisme investigasi bisa tercipta karena adanya keberanian para jurnalis dan media dalam mengungkapkan fakta pahit dan menyakitkan. Bagaimana media tidak berpihak kepada satu kelompok. Bahwa upaya mereka mengangkat kisahnya, murni karena urgensi yang dimiliki kisah tersebut.

Kedua film tersebut lahir dari karya jurnalistik yang memenangkan ajang paling bergengsi di bisnis media, Pulitzer.

Pulitzer, seperti halnya Oscar di industri perfilman, sudah memiliki sejarah panjang dan menjadi tolok ukur paling terpercaya akan karya terbaik di bidang jurnalistik. Bertolak belakang dengan Indonesia, di mana sampai sekarang Piala Citra masih belum menjadi lambang supremasi perfilman nasional, sementara bidang jurnalisme belum memiliki Pulitzer-nya.

Penghargaan seperti Pulitzer dan Oscar penting untuk mengukur sejauh mana industri terkait menjaga komitmen pegiatnya terhadap profesi yang dijalani. Dengan konsistensi dan standar tinggi, serta ditunjang oleh sosialisasi terus menerus, ajang penghargaan seperti yang disebutkan tersebut tidak hanya menjadi gengsi dan prestise. Tetapi juga penjaga kualitas karya dan pengingat untuk terus mengerjakan yang terbaik, serta tetap pada koridor yang disepakati.

Dua asosiasi kewartawanan Indonesia, AJI dan PWI, memang memberikan penghargaan untuk karya jurnalistik. Tapi, sayangnya tidak ditunjang oleh sosialisasi gencar ke segala lapisan, penerapan standar tinggi dan mekanisme seperti Pulitzer. Akibatnya, boro-boro menjadi prestise, berapa banyak masyarakat yang tahu bahwa di Indonesia ada penghargaan untuk karya jurnalistik?

Artikel investigasi luar biasa seperti yang diangkat dalam film Spotlight, lahir karena adanya penghargaan seperti Pulitzer. Bahwa para jurnalis dan pegiat media tahu bahwa bila mereka menulis artikel investigasi seperti itu, karya mereka akan dihargai. Lihat betapa bangganya poster film Spotlight mencantumkan bahwa film ini berdasarkan artikel investigasi pemenang Pulitzer. Bahwa prestise tersebut yang menjadi daya tarik, menjadi daya jual, serta menjanjikan sebuah konten bagus yang digarap maksimal.

Terlalu kompleks memang bila kita berbicara mengenai kemungkinan adanya penghargaan seperti Pulitzer di Indonesia. Saya pun tidak memiliki kompetensi untuk membahasnya. Tetapi, dalam konteks ke pertanyaan mengenai kemungkinan film seperti Spotlight untuk dibuat di Indonesia, kita perlu satu materi dasar paling penting yaitu karya jurnalistik yang menjadi landasan ceritanya.

Dalam mengembangkan sebuah artikel panjang investigasi yang komprehensif, dibutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit. Seperti halnya riset dan proses pra-produksi di pembuatan film, mengerjakan sebuah artikel panjang investigasi adalah sebuah investasi besar jangka panjang. Butuh editor in chief dengan cakupan pemikiran jauh ke depan untuk bisa mewujudkannya dan mendukung pekerjaan ini. Dengan tingkat kesejahteraan mayoritas wartawan di bawah rata-rata, sulit untuk mendapatkan sebuah karya investigasi panjang yang diterbitkan dalam bentuk artikel. Alasan paling sering ditemukan dari para redaktur dan pemimpin media untuk tidak memproduksi artikel semacam ini adalah, “ tidak ada yang mau membacanya?” atau , “ pembaca di Indonesia tidak menyukai artikel-artikel panjang”.

Sebuah pendapat yang umumnya berdasarkan asumsi. Lihat saja artikel panjang yang ditulis oleh Hans di blog-nya. Dia menunjukkan lewat akun Twitter pribadinya bahwa tulisan mengenai Spotlight-nya mendapat views puluhan ribu orang hanya dalam kurun waktu dua hari. Ini membuktikan bahwa pembaca punya minat membaca sebuah tulisan yang dibuat dengan terencana dan mengenai isu sensitif. Tulisan itu hanya berbentuk opini di platform online.Bayangkan apa yang terjadi bila format tulisan panjang dituangkan dalam media cetak ternama , seperti yang dilakukan oleh Boston Globe, maka dapat meningkatkan penjualan oplah ataupun pembelian edisi digitalnya, serta menimbulkan efek lebih besar.

Apa yang dituliskan Hans lewat blog-nya semakin mengemukakan keprihatinan akan posisi media dan pegiatnya di Tanah Air. Kebanyakan media di Indonesia, menurut pengamatan saya dari kacamata orang awam, tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pihak. Bahkan meskipun pihak tersebut sudah tidak mendapat simpati masyarakat. (knock..knock TV One)

Media kebanyakan tidak sungkan-sungkan untuk mendukung satu partai tertentu (atau partai kroco-nya) dan menyerang pihak lain. Asas paling mendasar jurnalistik untuk tidak memihak dan obyektif pun menjadi tak ada lagi. Sulit dibedakan mana berita yang murni demi menyuarakan kebenaran, mana yang memiliki agenda tersembunyi.

Media nasional kini kerap menjadi alat untuk menyuarakan kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, media menjadi lupa akan fungsi utamanya untuk memberitakan kebenaran informasi.

Praktek serupa bahkan terjadi hingga ke ranah desk hiburan. Banyak jurnalis yang menerima “jale” (istilah untuk amplop berisi uang yang diberikan kepada jurnalis setiap mereka meliput event tertentu), dari penyelenggara kegiatan agar acaranya diliput. Sehingga tidak heran bila minim sekali Anda menemukan artikel hiburan dan film yang mengupas sebuah berita secara bernas. Boro-boro resensi atau ulasan film yang komprehensif dan memiliki wacana jelas.

Contoh di atas hanyalah merupakan contoh kecil dari sekian banyak praktek tidak terpuji dari pelaku media dan jurnalis Tanah Air. Di saat reformasi yang semestinya menjamin kebebasan pers untuk bersuara, media justru terberangus oleh tindakan para pegiatnya sendiri. Memang masih ada jurnalis yang menjunjung tinggi kaidah dan kode etik jurnalistik, namun jumlahnya semakin langka, seperti jumlah Harimau Sumatera di habitat aslinya.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Reporter Sans Frontier (RSF)sebuah lembaga yang berkedudukan di Perancis dan rutin menerbitkan hasil penelitian mengenai kebebasan pers sejak tahun 2002– disebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-138 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Sungguh sebuah fakta menyedihkan, bahwa kebebasan pers di Indonesia bahkan jauh lebih rendah dari indeks kebebasan pers di Timor Leste, yang baru berumur 16 tahun dan dahulu menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia. Lebih menyedihkan lagi kebebasan pers di Indonesia tidak jauh lebih baik dari saat negeri ini diperintah oleh rezim Orde Baru yang menafikan kebebasan pers dan merosot jauh bila dibandingkan awal era reformasi. Di awal era reformasi, peringkat kebebasan pers di Indonesia bahkan sempat berada di posisi ke-57.

Komposisi penilaian yang dilakukan oleh RSF dalam menentukan indeks kebebasan pers adalah kebebasan untuk menyiarkan informasi. Diikuti dengan ada tidaknya tekanan oleh aparat birokrasi sipil dan militer; lalu hukum suatu negara apakah melindungi atau justru mengancam kebebasan pers; terakhir adalah tindak kekerasan terhadap pers. (dikutip dari hukumonline.com).

Menjadi ironis dan tragedi, saat berbagai contoh kasus yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa pegiat dan pemilik media sendiri yang melanggar kebebasan dan independensi jurnalistik. Bahwa pelaku medialah yang justru memberangus apa yang seharusnya mereka junjung tinggi.

Dalam film Spotlight secara implisit ditunjukkan bahwa bisnis jurnalisme akan digerus oleh kemajuan teknologi informatika dan internet. Hal ini juga ditulis dalam sebuah artikel di Huffington Post yang berjudul, ” Journalism isn’t Dying. It is being Murdered”. Tragisnya, jurnalisme di Indonesia tidak hanya perlahan dibunuh oleh kemajuan teknologi, melainkan juga oleh pegiatnya sendiri.

Dengan demikian pertanyaan apakah mungkin film seperti Spotlight diproduksi di Indonesia? Jawabannya jauh panggang daripada api.

Bahkan Amerika butuh waktu 75 tahun untuk memberikan anugerah tertinggi perfilman Oscar kepada film jurnalisme. Sebelum Spotlight, tak pernah satupun film jurnalisme yang memenangkan film terbaik Oscar. Bahkan di tahun 1976 saat ada dua film hebat tentang jurnalisme, All President’s Men dan Network.

Sementara Indonesia mungkin masih butuh satu atau dua dekade lagi agar film seperti Spotlight bisa dibuat untuk pertama kalinya. Menunggu bisnis perfilman Indonesia memiliki waktu, tenaga, dan kapasitas dalam membuatnya. Juga menunggu hingga dunia jurnalistik di Indonesia menjalankan fungsi yang sebenarnya.

Ingat, Spotlight merupakan sebuah artefak dan pencapaian monumental yang menggambarkan sebuah kebebasan berekspresi dari konteks seni dan kebebasan mengeluarkan pendapat dari konteks jurnalistik. Film ini adalah simbol bahwa baik bisnis media dan hiburan mereka telah mencapai sebuah titik kulminasi yang menggambarkan peradaban mereka.

Sungguh menyedihkan bila sebuah negeri yang sering diklaim menjunjung tinggi norma, martabat dan ahlak budaya timur yang tinggi seperti Indonesia justru dikalahkan oleh negara yang sering dituding tak memiliki moral.

Dan lagipula, masa tidak ada jurnalis di Indonesia yang ingin profesinya dipuja, diagungkan, dan diberi penghormatan tertinggi dalam medium film seperti yang terjadi di Spotlight?

By @Picture_Play

Disclaimer : sekali lagi opini ini tidak bersifat absolut, sangat terbuka untuk forum diskusi.

Tulisan ini sudah mengalami revisi. Sebelumnya ada kesalahan penulisan ” pemilik Metro TV adalah pemimpin Partai Demokrat”. Seharusnya Partai Nasional Demokrat.

Juga kesalahan penulisan tersangka korupsi Mohammad Husni, sudah diganti menjadi M. Sanusi.

Terima kasih atas koreksinya